Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan delegasi Utusan Khusus Presiden RI, yang dipimpin oleh Duta Besar (Dubes) Dr Eddy Pratomo, Senin (12/6) kemarin. Kedatangan delegasi ini dalam rangkaian peninjauan langsung ke batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia di Kaltara.
Gubernur mengatakan, kunjungan delegasi Utusan Khusus Presiden ini untuk melihat langsung kondisi di lapangan, mengenai batas wilayah maritim atau perariran antara Indonesia dan Malaysia. Tepatnya di perariran Sebatik yang berbatasan dengan Tawau, Sabah Malaysia. “Mereka ingin melihat kondisi di lapangan seperti apa? Dan meminta masukan-masukan atau informasi dari kita, untuk keperluan diplomasi membahas batas maratim antara utusan khusus presiden (Indonesia) dengan utusan khusus perdama menteri (Malaysia),” ungkap Irianto.
Gubernur menegaskan, atas nama pemerintah provinsi dirinya menyambut baik kedatangan delegasi Utusan Khusus Presiden, sekaligus siap memberikan masukan dan data maupun informasi terkait dengan wilayah Kaltara. Utamanya di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. “Kepastian batas wilayah sangat penting. Tak hanya untuk kedaulatan negara. Tapi juga untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya maupun pembangunan. Utamanya bagi daerah yang berada di perbatasan, seperti Kalimantan Utara,” tegasnya.
“Kita akan mendukung sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Persoalan batas wilayah merupakan salah satu upaya kita menjaga martabat bangsa,” lanjut Irianto.
Untuk mendapatkan masukan dan informasi, Gubernur mempertemukan delegasi Utusan Khusus Presiden dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Pertemuan dilangsungkan di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur. Selain secara langsung dari Gubernur, beberapa masukan juga disampaikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Kaltara.
Salah satunya dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara H Amir Bakry. Dia menyebutkan, persoalan di lapangan, saat daratan di wilayah Indonesia dalam hal ini Pulau Sebatik mengalami abrasi, di Malaysia (Tawau) dalam beberapa tahun terakhir sedang melakukan reklamasi daratan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi batas laut yang nantinya bisa merugikan Indonesia.
Kemudian disampaikan juga mengenai kondisi sosial, ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Utamanya di perairan. Dikatakan Irianto, kerawanan tindak kriminal di perbatasan sangat tinggi. Korbannya kebanyakan para nelayan juga petani tambak di Kaltara. Kemudian persoalan ekonomi, mengenai perdagangan lintas batas yang terjalin antar kedua negara, lebih banyak merugikan masyarakat. Sehingga perlu ada kebijakan dan penanganan khusus dari pusat.
Gubernur juga menyampaikan, salah satu cara untuk bisa mendukung penguatan diplomasi penyelesaian batas negara adalah dengan menjadikan Sebatik sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). “Mengenai pembentukan DOB Sebatik ini sudah sejak lama disampaikan. Bahkan sewaktu presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah dikeluarkan Ampres (Amanat Presiden). Namun entah kenapa, hingga kini belum juga bisa direalisasikan. Padahal dengan Sebatik menjadi DOB, selain untuk kesejahteraan masyarakat, juga bisa memperkuat wilayah RI,” imbuhnya.
Sementara itu, Eddy Pratomo mengatakan, selain bertemu Gubernur dan bertatap muka jajaran Pemprov Kaltara, delegasi Utusan Khusus Presiden akan melakukan peninjauan langsung ke perbatasan. Yaitu di daerah Sebatik dan sekitarnya. “Kita akan melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Kami juga ingin mendapatkan informasi, data dan masukan. Baik itu mengenai kondisi keamanan, ekonomi maupun sosial budaya,” kata Eddy.
Disebutkan, data dan hasil tinjauan lapangan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk pertemuan diplomasi dengan utusan khusus perdana menteri Malaysia, yang dijadwalkan Juli mendatang. “Kita sudah 6 kali melakukan pertemuan dengan Malaysia, Juli nanti yang ketujuh kalinya. Memang sejauh ini kedua pihak (Malaysia – Indonesia) sama-sama keras, untuk mempertahankan kemauan masing-masing,” ujarnya. Eddy menambahkan, hal paling krusial yang masih belum terselesaikan adalah mengenai batas teritorial laut antara kedua negara.
Menurut Eddy lagi, Kaltara memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan agar menjadi daerah yang maju. Sebab, provinsi yang baru berusia 4 tahun ini, katanya, adalah wajah perbatasan Indonesia. Karena itu, sejumlah persoalan batas negara yang ada di Kaltara harus segera dituntaskan. “Kedaulatan negara harus kita pertahankan, sehingga persoalan batas perlu kita tuntaskan dengan melakukan beragam perundingan dengan negara terkait,” tuntasnya.(hms)
