Kabarone.com, Sukabumi- Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, program kluster pertanian yang tengah disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM juga diproyeksikan untuk mengurangi ketergantungan akan beras impor.
Namun lain halnya yang di lakukan oleh Koperasi BUMR Pangan Bangun Penghubung di wilayah sukabumi selama ini diduga di selewengkan oleh oknum koperasi.dana CSR Pertamina senilai 13 miliar tersebut selama ini terkesan tidak transparan .karena perjanjian Mou antara petani selama ini diduga diubah oleh pihak koperasi dengan menerbitkan perjanjian kerja sama dengan petani.dana yang di terima dari CSR Pertamina perhektar mendapatkan 13 juta namun para petani cuma menerima dana 5 juta.
”
Hal tersebut diungkapakan oleh kuasa hukum petani ketua Law Firm Edy m lubis SH.MH mengatakan”
Kasus dugaan penyelewengan dana CSR yang terjadi di Kabupaten Sukabumi semakin menguat dengan tidak di tepatinya ketua BUMR PT Bangun Pangan Terhubung bertemu sesuai dengan janjinya,seakan mempermainkan dan ada yang di sembunyikan.Pertamina mengeluarkan dana sebesar 13, 5 M yang diperuntukkan untuk membantu para petani. di harap bantuan permodalan sebesar 13, 5 jt / petani dapat membantu memaksimalkan pendapatan sehingga selain memberikan nilai tambah untuk petani juga membantu mewujudkan program pemerintah kaitannya dengan swasembada pangan.faktanyanya oleh pihak penerima dana yang tertera di kwitansi Rp 13 juta tidak sama dengan anggota koperasi terima yakni Rp 7 juta per satu hektar.pihak petani meminta kejelasan surat MOU dari pihak pertamina dengan petani.namun yang terjadi pihak koperasi membuat aturan sendiri dengan di terbitkan MOU koperasi dengan petani.
Beberapa hal yang perlu dan sangat perlu di perjelas adalah pemerintah dan Pertamina dalam perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan pada otoritas salah satu Koperasi yang secara prinsip membatasi proses kerjasama antara Pertamina secara langsung dengan para pelaku dan penerima bantuan yaitu Petani.
Hal lain yang cukup menggelitik adalah tidak tergambar indikator atau tolak ukur sebuah model tanggung jawab sosial yang terukur dan terstuktur.
Apakah sistem peraturan ini masih sangat prematur dan membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan, serta analisis yang lebih terpadu dari dampak serta model sebuah kebijakan itu kami akan melaporkan ke presiden dan pertamina , atas dugaan penyimpangan program CSR Pertamina di Sukabumi .”ungkap Edy m lubis.SH .MH
Ketika permasalahan dana CSR Pertamina yang di duga selewengkan oleh oknum koperasi PTBangun Pangan Terhubung ketika di konfirmasi Indra tidak ada di tempat.salah satu pendamping teknis Asep mengatakan”…selama ini program dari pemerintah sudah kami jalankan sebagai pendamping.saya heran kok petani bawa pengacara segala.kalau urusan management saya tidak tahu terkait dana CSR yang dituntut oleh para petani.” Ujar Asep.
Sampai berita dikonfirmasi di lokasi para petani yang datang di kantor koperasi sempat bersitegang dengan para pendaping. (As)
