Terima Kunjungan Kerja Komisi V DPR, Irianto Sampaikan 2 Program Utama Infrastruktur...

Terima Kunjungan Kerja Komisi V DPR, Irianto Sampaikan 2 Program Utama Infrastruktur Kaltara

158 views
0
SHARE

Kabarone.com, Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menerima rombongan anggota Komisi V DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kaltara, Selasa (2/5). Dalam kesempatan itu Irianto memaparkan kondisi Kaltara secara singkat, terutama kondisi sarana infrastruktur yang ada dan sedang dibangun.

Dari sekian hal yang disampaikan, Irianto menyebut, ada dua program utama yang menjadi prioritas pembangunan di bidang infrastruktur. Yaitu pemenuhan energi listrik dan membangun konektivitas antar wilayah di Kaltara, maupun dengan daerah lain. Yang dijabarkan meliputi pembangunan jalan, jembatan, dermaga atau pelabuhan serta Bandar Udara (Bandara).

“Meski demikian, bukan berarti kebutuhan dasar lainnya diabaikan. Semua tetap dijalankan sesuai dengan porsinya, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan lainnya,” kata Irianto saat menyambut rombongan komisi V DPR RI bersama perwakilan kementerian terkait di Gedung Serba Guna kantor Gubernur Kaltara, kemarin.

Dalam pembangunan jalan perbatasan misalnya, Irianto menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memprioritaskan pembangunan jalan antara Malinau – Binuang (Krayan Selatan). Dengan terbukanya jalan sepanjang kurang lebih 200 kilometer tersebut, diyakini akan membuka keterisolasian wilayah perbatasan.

“Salah satu penyebab kenapa masyarakat miskin banyak di perbatasan dan pedalaman, karena mereka terisolasi. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari saja harus berjalan puluhan kilometer, bahkan ada yang tergantung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pembukaan isolasi wilayah dengan membangun jalan tembus tersebut, kita utamakan,” ujar Irianto.

Irianto berharap setiap program ini mendapat dukungan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak terkecuali energi listrik, sangat penting, karena dengan ketersediaan listrik yang memadahi, selain investasi akan mudah masuk, juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat, yang hampir semua membutuhkan listrik.

Ditemui usai pertemuan, Irianto menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan komisi V DPR yang membidangi infrastruktur, perhubungan hingga pembangunan desa itu. Irianto juga berterima kasih, karena respons yang positif dari anggota DPR maupun anggota rombongan. Di mana pada intinya, mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltara, sebagai provinsi baru.

“Kami berharap dari kunjungan DPR RI ini, ada tindak lanjut konkrit, dalam penentuan politik anggaran untuk Kaltara. Kita tidak menuntut banyak, yang wajar saja, proporsional sesuai kebutuhan. Kami juga menyadari kondisi keuangan negara. Paling tidak, perlu dipertimbangkan dan menjadi prioritas, Kaltara, kan termasuk salah satu daerah penyumbang keuangan negara yang cukup besar dari kekayaan sumber daya alam,” beber Irianto.

Disampaikan juga, Kaltara sebagai daerah yang tertinggal, maka infrastruktur menjadi kunci dan jawaban untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain.

Sementara itu, ketua rombongan Sigit Susiantomo mengatakan, pihaknya telah merangkum semua hal yang disampaikan Gubernur. Baik mengenai perencanaan, pembangunan yang sedang berjalan dan setiap permasalahannya.

Dalam pengalokasikan anggaran infrastruktur desa melalui Dana Desa (DD) misalnya. Selama ini, disadari, terkadang pemerintah mengalokasikan anggaran menyamakan dengan kondisi desa di Pulau Jawa. Oleh karenanya menjadi masukan, agar nantinya pengalokasikan dana desa menyesuaikan dengan kondisi wilayah.

Selanjutnya terhadap sarana infrastruktur jalan di Kaltara, maupun yang menghubungkan Kaltara dengan provinsi lain, Sigit menegaskan, kepada kementerian terkait yang kebetulan juga ikut dalam rombongan lebih responsif. “Kementerian teknisnya, dalam hal ini Kementerian PU (Pekerjaan Umum) harus melakukan kesiapan untuk mengetahui secara dini. Memperbaiki jalan, jangan tunggu besar baru diperbaiki, harus sejak kerusakan kecil, bahkan saat masih potensi harus segera diatasi sehingga tidak sampai rusak, apalagi putus. Karena akan mengganggu perekenomian masyarakat,” imbuh Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

DPR RI, lanjutnya, juga mendukung upaya-upaya Pemprov Kaltara membangun konektivitas, seperti pengembangan dermaga, bandara, hingga pembukaan jalan. DPR akan mendorong pemerintah untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk di Kaltara. “Mengenai rencana pembangunan Kota Baru Mandiri, akan kami pelajari regulasinya dulu. Kalau seperti disampaikan tadi, ternyata itu sudah masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional, itu menjadi kewajiban negara, DPR akan siap mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunannya. Bukan menyerahkan ke daerah,” tuntasnya. (hms)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY