Target PAD Belum Tercapai, Konawe Defisit 60 Miliar

Target PAD Belum Tercapai, Konawe Defisit 60 Miliar

915 views
0
SHARE

Kabarone.com, Konawe – Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa menyesalkan kerja-kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum secara maksimal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2015 ini. Menurutnya, hingga semester ketiga tahun anggaran berjalan ini belum sama sekali mencapai 50 persen.

“Saya meminta kepada SKPD untuk lebih giat mengejar beban PAD yang ditargetkan tahun ini,” paparnya didampingi Wakil Bupati, Parinringi,SE,M.Si, saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Penetepan Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban APBD 2014 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Selasa (25/8).

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini sedang memacu produktifitas SKPD untuk mengelola potensi-potensi pajak, jasa dan retribusi untuk mencapai target APBD 2015 ini yang masih jauh tertinggal.

“Bila dibandingkan pada APBD 2014 cukup signifikan,” kata dia. Potensi tersebut cukup maksimal sehingga Pemkab sedang mengevaluasi kebijakannya.

Ia memaparkan hasil pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.800 miliar atau 95 persen dari target akumulasi pencapaiannya. Sedangkan belanja daerah Rp.872 miliar atau 94 persen dari terget, kemudian pembiayaan daerah Rp.11 miliar atau 96 persen dari terget.

“Pencapaian target PAD kita tahun ini masih jauh tertinggal. Dan saya sudah menekan kepada SKPD untuk segera memaksimalkan kinerjanya. Jangan hanya rutinnya yang diperkuat dan diperhatikannya,” jelasnya.

Kery Saiful Konggoasa menambahkan, merosotnya pendapatan daerah sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Sehingga pihaknya telah mengeluarkan kebijakan soal efisiensi anggaran di masing-masing SKPD dengan cara memangkas anggaran per instansi.

“Saya juga meminta kepada setiap komisi DPRD setempat untuk betul-betul meneliti pengalokasian anggaran di SKPD. Jangan sungkan memangkas di perubahan nanti, jika terdapat item pembiayaan SKPD yang tidak urgent,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Konawe, Al Ma’ruf mengatakan, besarnya pembiayaan ketimbang pendapat membuat Pemkab mengalami devisit yang begitu besar. Defisit yang dialami saat ini sebesar Rp.60 miliar. Pokok persoalannya lantaran beberapa instansi dari beberapa instansi yang ada selama ini diandalkan sebagai penyumbang besar PAD seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kesulitan mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan yang diambil alih oleh pusat dan provinsi.

“Misalnya Distamben, sekarang ini pengurusan ijin pertambangan sudah terpusat di provinsi. Dan kebijakan ini ikut mempengaruhi pendapatan instansi bersangkutan. Kemudian Dinas PU , seperti minimnya  distribusi pengadaan alat juga turut mempengaruhi merosotnya pendapatan dinas tersebut,” jelasnya.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, ST, yang justru menyoroti kedisiplinan SKPD. Kata dia, ketidakseriusan SKPD dalam menjalankan tupoksi dapat direpresentasikan dengan ketidakhadirannya dalam beberapa kali sidang paripurna yang digelar terbuka di DPRD Konawe.

Menurutnya, rapat paripurna merupakan moment penting bagi kedua lembaga penyelenggara pemerintah di tingkat daerah ini untuk saling bersinergi dalam hal membangun atmosfir kerja. Serta memutuskan secara bersama-sama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang prinsip dalam penyelenggaran keuangan dan pembangunan di daerah setempat. Tetapi faktanya SKPD kurang memperhatikannya.

“Saya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda untuk lebih tegas membina SKPD-nya,” tegasnya.(Suk)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY