Pemprov Kaltara Mutakhirkan Data PNS lewat Penataan SAPK

Pemprov Kaltara Mutakhirkan Data PNS lewat Penataan SAPK

174 views
0
SHARE

Kabarone.com, Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai provinsi termuda di Indonesia telah mampu membuktikan diri sebagai provinsi yang taat dan tertib administrasi. Itu salah satunya tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara Tahun Anggaran 2014-2015.

Menjaga kondisi itu, dirasakan perlu digelar sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan teknis (Bimtek) sehingga segala hal terkait laporan keuangan dapat dipahami secara menyeluruh dan menghasilkan keluaran (Output) yang baik dan sesuai aturan. “Ini menggambarkan bahwa masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai bidang. Salah satunya tata kelola administrasi,” kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Muhammad Ishak saat membuka Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Pengusulan Pensiun Otomatis (PPO) Berbasis Paper-less se-Provinsi Kaltara 2017 di Hotel Galaxy, Tarakan, Selasa (16/5).

Terkait pelaksanaan kegiatan penataan SAPK sendiri, menurut Ishak bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelayanan kepegawaian, khususnya pengelolaan database Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Penataan SAPK untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir di setiap instansi, baik pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif, pemprosesan data informasi kepegawaian yang cepat dan informasi yang diproses akurat karena adanya berbagai validasi dan kontrol data,” jelas Ishak.

Lewat penataan SAPK, diharapkan informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan cepat karena tersimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat. “SAPK yang berbasis less-paper memungkinkan tak adanya pengumpulan dokumen persyaratan administratif ketika mengajukan usulan kenaikan pangkat dan pensiun, sehingga proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan singkat tanpa melewati alur yang panjang dengan prosedur yang kompleks,” papar Ishak. Guna diketahui, SAPK memiliki dokumen manajemen sistem yang disimpan dalam bentuk file arsip secara elektronik sehingga memudahkan proses pengelolaan data kepegawaian.(hms)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY