Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan APBD Kaltara

Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan APBD Kaltara

131 views
0
SHARE

Kabarone.com, Kaltara – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2016 dalam rapat paripurna masa persidangan II/2017 yang digelar ruang pertemuan DPRD Kaltara, Selasa (25/7).

Dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara H Abdul Djalil Fatah, didampingi Ketua DPRD Kaltara Martin Sablon serta sejumlah anggota dewan itu, Wagub menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Kaltara.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi-fraksi berupa saran, masukan, imbauan, pertanyaan maupun tanggapan sebagai bentuk dukungan dan komitmen kuat dari DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara,” katanya.

Sebelumnya 7 fraksi di DPRD Kaltara menyampaikan pemandangan umum, berupa saran, masukan, pendapat dan kritik terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2016. Diantaranya fraksi Bintang Amanat Reformasi, fraksi Hanura, fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Golkar, fraksi Kaltara Raya, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Demokrat. “Semua kritikan, tanggapan dan saran fraksi-fraksi kemarin, merupakan masukan yang berharga bagi eksekutif. Karena semuanya merupakan bagian dari mencari penyempurnaan APBD ke arah yang lebih baik dan penyempurnaan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wagub menuturkan semua masukan-masukan dari para anggota melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dan hari ini pemerintah telah menjawab berbagai persoalan yang ada. “Tentu atas kerjasama dan kemitraan yang baik antara Pemprov Kaltara dengan anggota dewan, dengan harapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat segera disetujui bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (Hms)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY