Irianto Lambrie Dorong Para Pakar untuk Lakukan Riset Ekonomi Makro di Kaltara

Kabarone.com, Kaltara – Kaltara Dr H Irianto Lambrie menuturkan, kondisi geostrategis Kalimantan yang berada di posisi sentral tersebut, selama ini belum banyak mendapatkan perhatian Pemerintah dengan membangun konektivitas yang optimal. Padahal, Kalimantan dengan kondisinya yang prospektif ini, memiliki cadangan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, bebas gempa, juga merupakan paru-paru dunia.

Ditambah, luas wilayah Pulau Kalimantan mencapai 4 kali luas Pulau Jawa, dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI.

ALKI I melintasi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda. Sementara, ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. “Jadi, sangat wajar muncul persepsi untuk memindahkan Pusat Pemerintahan Indonesia ke Kalimantan,” kata Irianto di depan para calon magister dan doktor saat mengisi kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul Samarinda.

Pemerintahan Kaltara, dikatakan Irianto, efektif berjalan sejak dirinya dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur dilantik pada 22 April 2013. Sementara pembentukannya diresmikan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012, tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, pada 17 November 2012.

“Sejak awal terbentuk (2013) hingga kini, perkembangan penduduk Kaltara terus meningkat. Dari 595 ribu jiwa pada 2013, meningkat menjadi 618 ribu jiwa di 2014, 641 ribu jiwa di 2015, dan kini menjadi 727 ribu jiwa. Ini menandakan Kaltara menjadi destinasi masyarakat, dan itu menjadi sebuah berkah juga masalah yang harus ditangani dengan baik,” urainya.

Sejurus dengan itu, dengan kerja keras dan kedisiplinan untuk menunjang produktivitas Pemprov Kaltara, perkembangan makro ekonomi daerah pun meningkat. Menurut Irianto, pada 2016 pertumbuhan ekonomi Kaltara menyentuh angkat 4,27 persen. Sementara, pada triwulan I 2017 mencapai 6,17 persen. “Pertumbuhan ekonomi Kaltara, jika diukur berdasarkan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) mencapai Rp 18,68 triliun dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2010 mencapai Rp 13,29 triliun,” kata Irianto.

Dari catatan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang melesat itu, dijelaskannya, muncul sebuah keunikan yang jarang terjadi di Indonesia. “Sedianya, berdasarkan teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, menjadi dasar peningkatan kesejahteraan penduduk. Atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan pun menurun. Namun, yang terjadi di Kaltara berbeda,” ucapnya.

Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu, justru menimbulkan efek negatif berupa peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Gubernur menuturkan, pada 2016, tingkat kemiskinan di Kaltara tercatat mencapai 47,03 ribu jiwa atau 6,99 persen. Sedangkan, pada triwulan I 2017, angka kemiskinan telah menyentuh angka 49,47 ribu jiwa atau 7,22 persen. Ditambah lagi, angka pengangguran terbuka, pada Februari 2016 terdata sebanyak 11.228 jiwa atau sekitar 3,92 persen dari jumlah total penduduk saat itu. Dan, di triwulan I 2017, mencapai 16.774 jiwa atau sekitar 5,17 persen.

“Secara eksplisit dan analisa sementara, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka itu, dikarenakan banyaknya migrasi masuk dari luar Kaltara. Penduduk yang bermigrasi itu, tujuan utamanya mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, tak disertai skill mumpuni sehingga tak tertampung di dalam lapangan kerja yang terbuka sehingga menjadi pengangguran,” jelas Irianto.

Keunikan perkembangan ekonomi makro daerah itu, menyulut Gubernur mengeluarkan tantangan bagi para pakar ekonomi di Indonesia untuk melakukan riset mendalam. “Ini melawan teori ekonomi, saya kira sangat unik kejadian di Kaltara ini. Kondisi ini dapat menjadi bahan riset atau karya tulis ilmiah bagi para calon master atau doktor ekonomi. Sebab, faktor penyebab keunikan tersebut, masih belum tergambarkan dengan baik, dan yang ada masih berupa analisa semata,” tegasnya. (Md)