Humas Dituntut Antisipatif dan Responsif Hadapi “Hoax”

Kabarone.com, Kaltara – Maraknya hoax atau berita bohong di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut humas pemerintah selalu bergerak cepat, antisipatif dan responsif khususnya terhadap hoax yang dapat mengganggu program pembangunan yang dilaksanakan. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menegaskan hal itu selaku Keynote Speaker dalam Bimtek Kehumasan se-Kaltara di Hotel Galaxy, Tarakan, Rabu (12/4).

“Kita saat ini berada dalam samudera informasi yang tidak terbatas, kalau kita tidak bisa mengelola informasi dengan baik maka bisa mengganggu bahkan meruntuhkan apa yang sudah kita bangun,” ucap Gubernur dalam bimtek bertajuk meningkatkan citra pemerintah terkait penanganan hoax. Disampaikan, peran humas pemerintah daerah saat ini tidak sekedar menjadi juru bicara tapi juga harus mampu memilah dan bergerak cepat bila ada informasi bohong yang dapat mengganggu pelaksanaan program-program kerja pemerintah.

“Selain itu humas yang bagus itu bila dapat membuat masyarakat menjadi humas pemerintah,” tandasnya. Dijelaskan, masyarakat dapat menjadi humas pemerintah dengan bersikap bijak, cerdas dan pintar memilih jenis berita dan informasi sehingga tidak mudah terperdaya oleh berita-berita bohong atau hoax. Diingatkan, berita bohong atau hoax akhirnya sama saja dengan fitnah di mana agama mengajarkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gubernur pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan menyadari bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat itu dijamin namun dibatasi oleh aturan yang ada.

“Kita harus ingat bahwa demokrasi itu berarti menghargai perbedaan, apakah itu perbedaan pendapat dan sebagainya sehingga bila tidak suka tidak perlu sampai menyebar fitnah atau kebencian melalui hoax,” pungkasnya. Ketua Tim Manajemen Media Sosial Sekretariat Kabinet RI, Alois Wisnuwardhana dalam kesempatan sama mengungkapkan, 92 persen hoax atau berita bohong itu menyebar melalui media sosial seiring kondisi saat di Indonesia saat ini di mana 60 persen penduduk belum memiliki rekening tabungan namun sudah memiliki ponsel.

“Sebanyak 4 dari 10 penduduk saat ini juga aktif di media sosial. Ledakan data digital ini menciptakan ruang yang efektif bagi penyebaran hoax,” tegasnya. Disebutkan, Indonesia menjadi sasaran hoax antara lain karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari Gross Domestic Product di tahun 2014 di posisi ke 9, pada 2030 diperkirakan naik ke posisi 5 dan pada 2050 berada di posisi 4 setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

“Langkah utama menangani hoax yaitu harus bersikap proaktif dengan mengcounter atau membalas isu-isu negatif serta menciptakan konten-konten yang positif baik di media sosial maupun media massa,” tegasnya. Ditambahkan, strategi lain yang dilakukan pemerintah yaitu membentuk gugus tugas di bawah Kementerian Koordinasi Polhukam, kolaborasi akun media sosial antar pemerintah hingga mendorong optimalisasi penggunaan media sosial bagi aparatur pemerintah untuk menangani hoax. Bimtek Kehumasan yang diikuti personel humas dan kominfo kabupaten kota serta organisasi perangkat daerah se-Kaltara turut menghadirkan narasumber dari Humas Kepresidenan RI, Humas Pemprov Kaltim serta Polda Kaltim yang mensosialisasikan UU ITE.(Gn/Md)