Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengatakan, keberadaan forum pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) harus lebih dimaksimalkan. Bahkan jika perlu dievaluasi organisasinya.
Demikian disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan The21st BIMP-EAGA Minister Meeting and Related Meeting di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Selasa (16/5).
Pertemuan ini sendiri merupakan kerja sama antara Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Gubernur yang merupakan salah satu bagian pemrakarsa berdirinya BIMP-EAGA 23 tahun silam menyampaikan, selama ini BIMP-EAGA dilihat hanya sekedar forum pertemuan biasa, yang kurang begitu banyak memberikan manfaat. “Dari forum BIMP-EAGA ini, sudah banyak MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani, bahkan sampai ratusan. Tapi implementasinya tidak ada,” kata Irianto.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki, sebutnya, antara lain mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala. Seperti persolan perizinan, pendanaan, serta komitmen atau keseriusan semua pihak dalam mengimplementasikan program yang telah dicetuskan. “Untuk perizinan, mungkin sekarang sudah tidak masalah. Baik di pusat telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal perizinan. Yang menjadi masalah lain, adalah persoalan pendanaan. Apakah investor yang masuk itu benar-benar memiliki dana yang cukup, kalau tidak, solusinya bagaimana? Apakah melibatkan perbankkan, baik dari Malaysia, Indonesia, Filipina maupun anggota BIMP-EAGA lainnya,” urai Irianto.
Faktor lain kenapa selama ini BIMP-EAGA tidak menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat, sebut Irianto, karena kurang fokus. Gubernur menyarankan, cukup satu hal saja yang difokuskan hingga benar-benar berhasil dan bermanfaat. “Misalkan ada investor dari negara anggota BIMP-EAGA ini, itu yang harus kita dorong untuk berinvestasi. Kita bantu, permudah perizinan, kalau pendanaan kurang dicarikan solusi. Kemudian fokus saja, cukup satu, tidak usah banyak-banyak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irianto mengatakan, satu hal lagi yang menjadi kendala sering tidak jalannya BIMP-EAGA adalah, persoalan kewenangan yang sepenuhnya dari pusat. “Selama ini perdagangan maupun kerja sama dengan pihak luar negeri, kewenangannya hanya satu pintu, di pusat. Daerah sama sekali tidak ada kewenangan. Kalau misalkan daerah diberi kewenangan, bisa menjalin kerja sama atau melakukan MoU langsung dengan luar negeri, daerah akan maju. Tapi di Indonesia tidak bisa, karena aturannya tidak membolehkan,” papar Irianto.
Dicontohkan Irianto, di negara China. Di sana, di setiap provinsi ada semacam dinas luar negeri. Jadi provinsi pun berkewenangan melakukan kontrak kerja sama atau MoU dengan negara lain, untuk kepentingan investasi atau kemajuan daerah.
“Hal lainnya yang perlu dievaluasi, adalah pengorganisasian di BIMP-EAGA,” ulasnya.
Gubernur berharap dalam pertemuan BIMP-EAGA nanti lebih banyak memberikan manfaat. “Di Kaltara ada Kawasan Industri Tanah Kuning. Ini bisa kita ‘jual’ ke luar negeri, termasuk bagai investor di anggota BIMP-EAGA. Hanya saja, saya minta jangan hanya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada saja. Tapi harus mengolah,” ulas Irianto. Terkait dengan rencana pelaksanaan The21st BIMP-EAGA Minister Meeting and Related Meeting, Gubernur menegaskan, jika dipercaya, Kaltara siap untuk menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.(hms)
