Kabarone.com, Nias induk – Selain menuntut Dinas Kependudukan Kabupaten Nias, atas ulah Pegawai yang melakukan tindakan yang tidak mencerminkan layaknya seorang pelayan masyarakat, Forum Peduli Kepulauan Nias ( FOR-PEDAS ) juga menuntut Bupati Nias agar jangan diam dan tutup mata dengan isu yang beredar di media sosial dan beberapa media cetak tentang isu dugaan penyelewengan dana APBDes 2015 yang sudah menjadi Trend Topic di Kepulauan Nias.
“Dimana mata mu pak,… lihat masyarakatmu di desa,.. masih adakah hatimu kepada rakyatmu….!!!! begitu heboh informasi- informasi dari rakyatmu tentang tindakan kesewenang-wenangan kepala desa dalam melaksanakan dana APBDes sesuka hatinya, tanpa kesepakatan bersama dengan warga desa, sungguh sangat disayangkan pak kalau anda tidak mendengar suara dari rakyatmu sendiri, anda sibuk kesana kemari dengan tujuan yang tidak jelas, anda masih ingat anda berada disini karena rakyat bukan karena saudaramu, dan kroni- kronimu…” tegas Yasamoni Gulo , di Kantor Bupati Nias, di Jl . Pelud binaka KM. 9 Desa Ononamolo 1 lot, Gunungsitoli Selatan, Kamis (03/03/16)
Beberapa desa di Kabupaten Nias, yang juga menjadi sorotan publik bahkan terkait masalah dugaan penyelewengan dana APBDes tahun 2015, BPMDK dituding turut andil dan sengaja membiarkan Kades- Kades leluasa mempreteli dana Desa dan SPJ dibuat bagus agar tidak terkesan fiktif.
“Kepala Desa Ombolata Sisarahili A.n Tonius waruwu, Kecamatan Hiliduho dan Kepala Desa Fadoro Lalai Atulo’o Mendrofa Kecamatan Hiliserangkai yang jadi sorotan media dan seolah menjadi artis dadakan diantara Kades lainnya di Kabupaten Nias, atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan dana APBDes tahun 2015, dan belum lagi puluhan Kades lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Kami menduga kuat bahwa BPMDK Kabupaten Nias sengaja melindungi para Kades, coba saja kita tanya RAB atas gambar rencana proyek Desa itu pasti ditutup rapat dalam lemari Kaban BPMDK, tau tujuan nya apa….? agar dana sisihan proyek jangan terbongkar dan istilah lainnya bagi- bagi rejeki antara kades dan Yulianus zai selaku Kaban BPMDK Kabupaten Nias,” tegas Gulo dalam orasinya.
Menanggapi masalah dugaan indikasi korupsi pada pelaksanaan dana APBDes Kabupaten Nias Tahun 2015 , Ketua Komisi A Bowoli Zendrato kepada Kabarone mengatakan, bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti dan akan jadi pembahasan pada rapat komisi A nantinya.
“Dan kita akan panggil Seluruh Kepala Desa yang bermasalah atas ketidaksesuaian penggunaan pada pelaksanaan dana APBDes dan begitu juga Kaban BPMDK kita akan hadirkan pada saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) nantinya di DPRD. Dan kalau masalah ini tidak direspon baik, maka kami anggota DPRD Kabupaten Nias, dari komisi A siap pasang badan bersama masyarakat untuk melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum,” tegas Bowoli.
Demikian juga disampaikan Ronald Zai, anggota DPRD Kabupaten Nias yang juga anggota Komisi A. “Sebelumnya kita sudah undang BPMDK hadir bersama-sama dengan kita dalam rapat dengar pendapat beberapa minggu yang lalu, dan kita sudah meminta supaya RAB dari Desa-desa, karna masyarakat meminta RAB dari Desa tetapi tidak diberikan, lalu kita meminta bantu kepada BPMDK untuk memfasilitasi hal ini karena eksekusi akhirnya juga berjalan tidaknya dana APBDes ini. Finalisasinya ada di BPM, tapi saya tidak tahu apa sudah diberikan kepada pimpinan atau sengaja didiamkan oleh Pimpinan Komisi A,” pungkas Ronald.
Terkait dugaan penyelewengan pada pelaksanaaan dana APBDes 2015 di Kabupaten Nias, Bupati Nias Drs, Sokhiatulo laoli, MM saat hendak dikonfirmasi, via seluler tidak merespon sama sekali. (fr. Lature )
