Perlu Kebijakan Nasional Khusus dan Berpihak Dalam Mengelola Perbatasan

Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menyampaikan sejumlah hal terkait dengan program pengendalian wilayah khususnya pengelolaan perbatasan. Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber mewakili 13 Gubernur perbatasan se-Indonesia untuk menyampaikan evaluasi pembangunan khususnya pengelolaan perbatasan negara 2017 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan, di Hotel Arya Duta, Rabu (12/7).

Permintaan menjadi narasumber langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara spontan sebagai perwakilan para Gubernur dan Bupati untuk menanggapi paparan yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian. Selain itu Gubernur juga menyampaikan evaluasi yang disampaikan Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Ada beberapa hal dipaparkan Gubernur, diantaranya berdasarkan paparan evaluasi Mendagri dan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 pemerintah telah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan perbatasan negara Rp 19,569 triliun, yang tersebar pada anggaran kementerian dan lembaga non kementerian.

Namun, hingga Mei 2017 realisasi keuangan baru mencapai 17,73 persen atau Rp 3,47 triliun dan realisasi fisik 19,20 persen. “Artinya, daya serap keuangan ini belum cukup maksimal. Sehingga dikhawatirkan pada akhir tahun anggaran, dana yang sudah dialokasikan tersebut tidak mampu memberikan manfaat ganda yang maksimal terhadap upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat di perbatasan. Untuk itu, perlu upaya dan solusi yang tepat dalam meningkatkan realisasi dana pembangunan perbatasan tersebut,” kata Gubernur.

Salah satu upayanya, yakni perlunya melakukan revisi Border TradeAgreement (BTA) dan Border Cross Agreement (BCA) dengan negara tetangga. Sebab, perjanjian tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Karena itu, dibutuhkan diplomasi yang lebih intensif dari pihak pemerintah Indonesia.

Tidak hanya itu, Irianto juga mengusulkan agar dibuat payung hukum yang melindungi para pemangku kebijakan untuk melakukan proses percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Misalnya, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan jasa yang perlu dilakukan dengan sistem tahun jamak (multiyears).

Sebab, kata Irianto SOA tidak hanya berpengaruh terhadap masalah kebutuhan pokok masyarakat perbatasan negara, tetapi juga terhadap mobilitas masyarakat dan percepatan pergerakan perekonomian lokal maupun regional. Serta sekaligus mendorong peningkatan kualitas distribusi logistik nasional. “Karena itu, perlu konektivitas perhubungan darat, udara dan laut secara terintegrasi di wilayah perbatasan negara,” jelas Irianto.

Selain itu, Irianto juga menyampaikan perlunya penyelesaian batas laut dan darat dengan negara tetangga, Malaysia. Sebab, perundingan yang dilakukan saat ini masih belum menemukan hasil serta solusinya. “Saya kira ini juga sangat penting dibicarakan melalui forum tingkat Asia Tenggara, khususnya Kepala Negara Indonesia-Malaysia,”jelasnya.

Berkaitan dengan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan, Irianto memberikan apresiasinya terhadap program itu. Apalagi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sudah menyatakan bahwa Kaltara adalah wilayah yang paling siap untuk melakukan gelar pasukan TNI ke perbatasan.

“Namun, perlu adanya kepastian dari instansi terkait mengenai kapan TNI tersebut akan ditempatkan. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga akan mempersiapkan tempat dan sarana pendukungnya,”ulas Irianto.

Selain itu, Irianto juga menyampaikan pada bulan Ramadan lalu telah dilakukan pertemuan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) guna membahas kerjasama peningkatan keamanan negara. Hal itu bagi Irianto, perlu ditindaklanjuti untuk memperluas hubungan trilateral ketiga negara dalam sektor keamanan dan politik serta peningkatan ekonomi.

Di samping itu, Irianto pun mengusulkan perlu pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru untuk memperkuat wilayah perbatasan lainnya. Bahkan, untuk Kaltara, diungkapkan Irianto sudah mengusulkan pembangunan PLBN darat di dua titik, yakni Long Midang dan Sei Manggaris, serta PLBN laut di Pulau Sebatik. “Ini sudah dibicarakan pada forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), namun hingga saat ini belum terealisasi. Padahal kita memiliki panjang batas darat 1.038 kilometer, dan sering menemukan sejumlah masalah di wilayah perbatasan,”paparnya.

Berkaitan dengan pendidikan, Irianto mengusulkan agar segera dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berasrama di perbatasan. Sehingga masyarakat di perbatasan tidak perlu keluar daerahnya lagi untuk mengirimkan putra dan putrinya untuk menempuh pendidikan. “Bahkan dengan hadirnya SMK di perbatasan tentu akan memberikan keahlian khusus bagi peserta didik dan siap masuk ke dunia kerja,” tambahnya.

Sedangkan di sektor pariwisata, saat ini Pemprov Kaltara sedang merintis penerbangan dari Tarakan langsung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut Irianto, hal ini bertujuan meningkatkan daya saing dengan negara Malaysia yang sudah melakukan program itu. “Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan daya saing serta kunjungan wisatawan internasional untuk berkunjung ke Kaltara. Sebab kita memiliki potensi wisata yang cukup banyak untuk dikembangkan agar mampu bersaing,” ujar Irianto.

Selanjutnya adalah transportasi udara, Irianto mengharapkan agar jaringan transportasi di wilayah perbatasan tidak kalah dengan negara Malaysia. “Kita berharap koneksi penerbangan di Indonesia bisa bersaing dengan Malaysia. Sebab di Malaysia, akses jaringan transportasi udaranya sangat solid, sehingga mampu menggairahkan perekonomian di negara tersebut,” ungkapnya. (humas)