Kabarone.com, Kaltara – Dalam rangkaian kunjungan ke Negeri Jiran (Malaysia, red) beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie memaparkan persoalan sekaligus solusi untuk mengelola perbatasan Indonesia-Malaysia di dalam ruang pertemuan Konsulat Jenderal (Konjen) RI Kota Kinabalu.
Salah satu yang dibahas adalah persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Pemerintah Malaysia. Setelah mengupas persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Irianto mengalihkan pembicaraannya kepada perdagangan lintas batas. Menurut dia, kebijakan ini belum terkelola dengan baik.
“Saya sudah lapor dan beri masukan ke Menteri Perdagangan, bahkan Presiden juga Menteri Koordinator terkait, tapi belum direspon dengan baik,” kata Irianto.
Irianto pun pada Maret lalu bertemu lagi dengan Menteri Perdagangan dan menyampaikan pemikirannya. “Saya sampaikan perlunya pembaharuan perjanjian perdagangan lintas batas Malaysia-Indonesia yang sudah ada sejak tahun 70 itu,” jelas Irianto.
Dalam pembaharuan perjanjian itu, Irianto menginginkan agar upah TKI di Malaysia ditingkatkan. “Upah RM 600 per bulan itu sudah tak relevan lagi, dan sangat merugikan TKI. Dan, rendahnya upah ini pun akhirnya mendorong penyelundupan barang dari Malaysia ke Indonesia, hingga pedagang lintas batas kita menjadi bahan perasan petugas,” urai Irianto.
Dari pengalamannya, Irianto mengetahui bahwa upah TKI di Malaysia sekitar RM 2 per jam. Mereka bekerja dari jam 7 pagi hingga sore hari. Dalam sehari, TKI bisa memperoleh upah sekitar RM 10 hingga 12. “Pertanyaannya, kenapa mereka tak mau bekerja di perkebunan Indonesia, padahal penghasilan bisa lebih tinggi. Pertama soal prestise, kedua mereka bisa menabung karena distribusi nasional logistik di Malaysia sudah sangat bagus, dan harga kebutuhan pokok dimana-mana sama,” ungkap Irianto.
Mengingat hal itu, perubahan kebijakan perdagangan lintas batas yang cenderung ekstrem itu, dikatakan Irianto harus direalisasikan. Ini guna menegaskan eksistensi Indonesia di mata Malaysia, juga dunia.
“Penutupan perbatasan oleh Malaysia, karena ada tindakan atau kebijakan yang merugikan mereka, sering dilakukan. Ke depan, kita harus tegaskan kehormatan dan kedudukan kita, sehingga masyarakat perbatasan tak lagi kesulitan dan Pemerintah Malaysia menaruh hormat kepada kita,” papar Irianto. (Hms)
