Gubernur Kaltara Hadiri Rakor Dengan Pemerintah Pusat Soal Perencanaan Investasi

Gubernur Kaltara Hadiri Rakor Dengan Pemerintah Pusat Soal Perencanaan Investasi

137 views
0
SHARE

Kabarone.com, Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap fokus pada pembangunan dan pengembangan bidang ketahanan energi dan infrastruktur dalam beberapa tahun kedepan. Upaya itu dilakukan lewat rencana investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (BI) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (14/7).

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong percepatan realisasi rencana investasi pembangunan PLTA di Kaltara, khususnya PLTA Kayan dengan potensi daya sekitar 9 ribu Megawatt (MW).

“Insya Allah, Senin (17/7) kami diundang oleh Menko Kemaritiman untuk memaparkan secara komprehensif rencana investasi yang besar itu,” kata Gubernur seraya mengatakan, Kaltara dengan rencananya mengembangkan KIPI Tanah Kuning, telah berhasil meyakinkan Pemerintah untuk menjadikannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017.

Guna diketahui, Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BI tersebut, selain dihadiri Menko Bidang Kemaritiman, turut hadir pula Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, serta Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak.

Adapun hasil dari Rakor tersebut, seperti yang disampaikan Menko Bidang Kemaritiman, diantaranya, Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pemanfaatan potensi sumberdaya listrik tenaga air di Kaltara dengan intensif dan terintegrasi. “Potensi listriknya, seperti dilaporkan Gubernur Kaltara sekitar 9 ribu MW, PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Kayan. Disana, ada dua grup investor asal Tiongkok, satu memiliki success story di Morowali, dan satu lagi, PT KHE (Kayan Hydro Energy). Semua ini akan terintegrasi dengan rencana investasi lainnya, dan bila terintegrasi, angkanya akan sangat besar,” kata Luhut.

Luhut meyakini, bila rencana investasi ini terealisasi maka berbagai isu pembangunan dan perekonomian di Kaltara dapat segera terselesaikan. Seperti, isu lapangan kerja serta sentra ekonomi. “Kaltara akan menjadi sentra ekonomi baru, karena ada listrik, industri smelter, dan mungkin industri kelapa sawit. Tapi kita tak ingin hanya mengekspor satu turunan saja dari industri tersebut, harus ada beberapa turunan sehingga memiliki nilai tambah yang besar bagi daerah juga nasional,” jelas Luhut.

Kebijakan pembangunan investasi terintegrasi, menurut Luhut, disamping pembangunan industri, penyediaan infrastruktur pendukungnya pun akan berjalan seiringan. “Kita juga akan menindaklanjuti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan lainnya. Semua program ini akan dilakukan terintegrasi,” urai Luhut.

Ditegaskan Luhut, semua pihak terkait sudah diarahkan Presiden untuk fokus pada rencana pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan, utamanya Kaltara. “Kita semua fokus pada pembangunan ini, tapi tak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti di Bali saja, saya minta World Bank untuk melakukan studi kelayakan, dan mereka butuh waktu 8 bulan. Untuk Kaltara, mungkin butuh 6 hingga 8 bulan untuk melakukan studi kelayakan itu. Setelah itu, kalau mau lihat progress pembangunan di Kaltara, butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun,” ulas Luhut.

Luhut meyakinkan bahwa konsep pembangunan yang digunakan saat ini, utamanya di Kaltara akan terwujud. Return bagi investor yang baik, serta konsep pengambilan keputusan yang lebih transparan, menjadi penopang utama kemajuan pembangunan investasi dan perekonomian di Indonesia. “Saya yakin, pasti mereka (investor) akan berinvestasi di Indonesia, utamanya Kalimantan, termasuk Kaltara,” ucap Luhut.

Dikatakan pula, inisiasi BI menggelar pertemuan tiga bulanan di setiap daerah berbeda di Indonesia, turut memudahkan Pemerintah untuk mengetahui langsung masalah yang ada di lapangan. Dia pun memberi apresiasi kepada BI dan Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam pertemuan tersebut. “Kita akan melihat lagi progress dari Rakor ini dalam tiga bulan kedepan. Kita buktikan, sudah sampai dimana tindaklanjutnya,” ulas Luhut.

Di tempat yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, momentum saat ini, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat apresiasi dari dunia, merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan diversifikasi ekonomi, khususnya di Kalimantan.

Adapun yang dimaksud dengan diversifikasi ekonomi, yakni usaha penganekaragaman produk (bidang usaha) atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Ini dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk, produk lain mendapatkan kelebihan pendapatan, sehingga kekurangan yang terjadi bisa tertutupi. “Sejalan dengan itu, Pemerintah berniat menambah bandara dan pelabuhan. Secara khusus untuk Kaltara, akan diberikan porsi untuk pembangunan bandara perintis. Dimana aksesibilitasnya, khusus melalui udara,” jelas Budi.

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, menurut Wamen ESDM Arcandra Tahar sangat dipengaruhi oleh investasi asing. Utamanya, pada sektor minyak dan gas bumi (Migas), serta investasi di bidang eksplorasi dan produksinya. “Dunia saat ini, investasi bidang energi turun sekitar 12 persen dari 2015. Pengaruhnya banyak bagi Indonesia, karena investasi itu kebanyakan dari asing,” kata Arcandra.

Terutama di Kalimantan, termasuk Kaltara, dampak yang terasa adalah pertumbuhan ekonomi yang tak signifikan. “Untuk itu, perlu usaha agar daerah lumbung energi, dengan kondisi harga energi dan komoditinya yang kurang baik saat ini, dapat diusahakan perbaikan kondisi ekonominya. Salah satunya, pilihan untuk menjadikan energi itu sebagai komoditi atau modal pembangunan,” jelas Arcandra.

Bila energi menjadi sebuah komoditi, dijelaskan Arcandra maka energi akan dijual, lalu mendapatkan revenue lantas selesai. “Kedepan, sesuai amanat peraturan pemerintah, energi akan menjadi modal pembangunan nasional dan daerah tentunya. Dimana, rantai pengolahannya, tak hanya sampai crude material tapi sejauh mungkin dikembangkan menjadi produk petro chemical yang added value-nya lebih besar,” papar Arcandra.

Untuk itu, Pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut berpartisipasi pada investasi bidang energi, lewat kebijakan Participating Interest (PI) 10 persen. “Dengan aturan ini, daerah akan menikmati langsung hasil sumber daya alam yang dimiliki. Khusus Kalimantan, banyak investasi migasnya, namun sangat diharapkan tak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah tingkat I, dan Pemerintah Daerah tingkat II,” urai Arcandra.

Kelebihan lain dari keterlibatan Pemerintah Daerah tersebut, menurut Arcandra adalah proses pengurusan perizinan yang selama ini menjadi menjadi penghambat percepatan pengolahan sumber daya alam di Indonesia, akan teratasi. “Diharapkan juga, Perda (Peraturan Daerah) yang tak memberi nilai tambah pada petrol operation, untuk tak diterbitkan pada tahun-tahun mendatang. Karena Perda yang ada, memperlambat proses perizinan sehingga menyulitkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri,” paparnya.(hms)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY